Hanya di Museum ini Peninggalan Perang Aceh Disimpan

PIKIRANKITA.COM - Hasrat untuk berlibur sambil memburu fakta sejarah ke Belanda sudah lama terpendam. Jika dari Swedia sangatlah murah dan mudah tanpa perlu menggunakan visa karena sesama negara anggota Uni Eropa. Ibarat kata pepatah, “Sekali merengkuh dayung, dua tiga pulau terlampaui”.

Kontributor jurnalatjeh.com  beserta dua orang warga Aceh di Swedia dengan dipandu seorang warga Aceh di Belanda, mengunjungi sebuah museum yang menyimpan harta peninggalan Aceh masa berperang dengan Belanda. Museum Bronbeek namanya, terletak di kota Arnhem, dan hanya 80 menit perjalanan kereta api dari ibukota Belanda, Amsterdam.

Membaca literatur sejarah dengan melihat langsung fakta sejarah adalah berbeda. Perbedaan sangat kentara jika menyentuh langsung barang-barang warisan peninggalan perang Aceh ketika melawan arogansi kolonialisme Belanda sejak 1873 dan hampir kesemua tersimpan rapi di museum Bronbeek itu!

Di depan museum terpampang dua patung KNIL (Koninklijk Nederlands Indisch Leger) atau tentara Belanda di Indonesia. Begitu masuk pintu utama terlihat sebuah meriam besar memanjang yang diketahui berasal dari Aceh. Sontak saja, penulis beserta warga Aceh lainnya bergegas mengeluarkan smartphoneuntuk memotret, namun seorang petugas penjaga museum mencegahnya dengan meminta untuk membeli tiket masuk terlebih dahulu.

“Anda semua berasal dari Aceh?” tebak seorang perempuan satpam yang berpakaian Diens Kieren (pakaian dinas biru) di loket pintu masuk. Haris Abdullah, putra Aceh yang lama bermukim di Belanda menjelaskan dalam bahasa Belanda kepada petugas museum.

Selanjutnya, dimaklumkan kalau kami diberikan diskon tiket masuk setengah harga dari 6 Euro per orang menjadi 3 Euro, karena diketahui kami semua berempat berasal dari Aceh. Begitu juga mendapatkan korting setengah harga disebuah kios menjual sovenir seperti pulpen, bros kancing, gantungan kunci bertuliskan “Koninklijk Tehuis Voor Oud – Militairen en Museum Bronbeek”.

Bangunan museum bertingkat dua. Sebelah kanan dan kiri tingkat pertama terlihat puluhan pakaian seragam KNIL beserta bedil bekas yang dibungkus dengan kaca. Sedangkan di dinding, terpajang ratusan galeri foto yang dibingkai, gambar wajah campuran tentara bule dan asia, poster perjuangan masa perang.

Masuk kelebih dalam sebelah kiri, lorong kecil memanjang yang disebelah kanan berbaris beberapa meriam besar milik Aceh, disamping meriam tertulis keterangan dalam bahasa Belanda. 15 menit berlalu, tiba-tiba saja datang seorang bule Belanda berkaca mata dengan berpakaian kantor seragam biru langit sambil memperenalkan diri sebagai museum gids (pemandu museum).Hasrat untuk berlibur sambil memburu fakta sejarah ke Belanda sudah lama terpendam. Jika dari Swedia sangatlah murah dan mudah tanpa perlu menggunakan visa karena sesama negara anggota Uni Eropa. Ibarat kata pepatah, “Sekali merengkuh dayung, dua tiga pulau terlampaui”.

Dalam kesempatan ini jurnalatjeh.com  mengulas perjalanan ini dalam tiga judul berita, 1. Peninggalan Perang Aceh di Museum Bronbeek Belanda . 2. “Kembalikan Meriam Lada Sicupak  Ke Aceh atau Kherkof kami Gusur” dan yang ke 3 Hasan Tiro Sering ke Museum Belanda.  “jangan Marah ya”

Kontributor jurnalatjeh.com  beserta dua orang warga Aceh di Swedia dengan dipandu seorang warga Aceh di Belanda, mengunjungi sebuah museum yang menyimpan harta peninggalan Aceh masa berperang dengan Belanda. Museum Bronbeek namanya, terletak di kota Arnhem, dan hanya 80 menit perjalanan kereta api dari ibukota Belanda, Amsterdam.

Membaca literatur sejarah dengan melihat langsung fakta sejarah adalah berbeda. Perbedaan sangat kentara jika menyentuh langsung barang-barang warisan peninggalan perang Aceh ketika melawan arogansi kolonialisme Belanda sejak 1873 dan hampir kesemua tersimpan rapi di museum Bronbeek itu!

Di depan museum terpampang dua patung KNIL (Koninklijk Nederlands Indisch Leger) atau tentara Belanda di Indonesia. Begitu masuk pintu utama terlihat sebuah meriam besar memanjang yang diketahui berasal dari Aceh. Sontak saja, penulis beserta warga Aceh lainnya bergegas mengeluarkan smartphoneuntuk memotret, namun seorang petugas penjaga museum mencegahnya dengan meminta untuk membeli tiket masuk terlebih dahulu.

“Anda semua berasal dari Aceh?” tebak seorang perempuan satpam yang berpakaian Diens Kieren (pakaian dinas biru) di loket pintu masuk. Haris Abdullah, putra Aceh yang lama bermukim di Belanda menjelaskan dalam bahasa Belanda kepada petugas museum.

Selanjutnya, dimaklumkan kalau kami diberikan diskon tiket masuk setengah harga dari 6 Euro per orang menjadi 3 Euro, karena diketahui kami semua berempat berasal dari Aceh. Begitu juga mendapatkan korting setengah harga disebuah kios menjual sovenir seperti pulpen, bros kancing, gantungan kunci bertuliskan “Koninklijk Tehuis Voor Oud – Militairen en Museum Bronbeek”.

Bangunan museum bertingkat dua. Sebelah kanan dan kiri tingkat pertama terlihat puluhan pakaian seragam KNIL beserta bedil bekas yang dibungkus dengan kaca. Sedangkan di dinding, terpajang ratusan galeri foto yang dibingkai, gambar wajah campuran tentara bule dan asia, poster perjuangan masa perang.

Masuk kelebih dalam sebelah kiri, lorong kecil memanjang yang disebelah kanan berbaris beberapa meriam besar milik Aceh, disamping meriam tertulis keterangan dalam bahasa Belanda. 15 menit berlalu, tiba-tiba saja datang seorang bule Belanda berkaca mata dengan berpakaian kantor seragam biru langit sambil memperenalkan diri sebagai museum gids (pemandu museum).

Cari Referensi Tentang Aceh, Hasan Tiro Sering ke Belanda

PIKIRANKITA.COM - Naik ke tingkat dua museum, dari anak tangga sudah terdengar rekaman suara pidato Soekarno dari sebuah tape recorder yang diulang-ulang. Ada foto yang hitam putih bergambar tulisan spanduk masa zaman Soekarno berpidato ”Amerika Kita Setrika – Inggris Kita Linggis”.

Disebelahnya, layar tancap mini memperlihatkan kapal laut tentara Belanda berlabuh, dentuman meriam mengiringinya seakan mengajak pengunjung larut dalam masa lampau, layaknya fragmen sandiwara, persis seperti sebuah film dokumenter.

Tidak jauh dari situ, terdapat beberapa pintu sekatan kecil layaknya labirin. Di setiap bilik, masing-masing ada meja kecil yang dipenuhi barang peninggalan yang dibungkus dengan kaca. Masih dilantai yang sama, penulis berjalan perlahan mengamati setiap inci bangunan sambil memotret layaknya turis.

Kembali tanpa di undang, seorang pria bule berbahasa Melayu menghampiri kami sambil bersalaman hangat sambil menawarkan sebagai pemandu.

“Apa kabar, saya tahu kalian dari Aceh, pasti ingin melihat dokumen peninggalan sejarah Aceh kan?” ujar bule rambut putih tersebut yang bercampur dengan logat Belanda.

Dari percakapan basa basinya, dia mengetahui kami dari penjaga museum di lantai bawah. Orang tuanya sebagai tentara KNIL yang ditugaskan di Sumatra sehingga dia sendiri kelahiran Minang. Meskipun pertama sekali berjumpa orangnya sangat ramah.

“Mari ikut saya sekarang, tapi terlebih dahulu jangan marah ya…..jangan marah ya” ujarnya berkali-kali mengingatkan.

museum bronbeek

Ternyata, ada sebuah kamar yang khusus memperlihatkan foto dan barang perang Aceh yang dirampas oleh Belanda seperti rencong, pedang, senapan kuno, balai mini, pakaian adat lengkap, buku hikayat prang sabi, foto hitam putih suasana perang, foto sadis gelimpangan ribuan mayat hasil pembantaian di Kuta Reh, hingga sebuah sampul buku karikatur Van Daalen sedang menunggang kuda putih berlatar belakang barisan tengkorak.

Van Daalen saat itu menjabat gubernur militer yang memerintahkan untuk membantai ribuan orang di Kuta Reh pada 14 Juni 1904. Di atas lemari kaca yang transparan terdapat beberapa patung jenderal militer yang pernah bertugas di Aceh. Uniknya, patung tersebut hanya kepala hingga kebahu saja yang tampak, namun didadanya penuh dengan bintang jasa.

Dalam perjumpaan dengan pemandu sukarela itu, katanya Hasan Tiro acap kali ke museum ini dulu untuk mencari dokumen perang Aceh – Belanda sebagai referensi tulisannya, bahkan dia ikut membantu menjadi pemandu museum gratis.

Saya yakin, siapa pun yang berkunjung ke museum Bronbeek itu akan menambah rasa cinta nasionalisme keacehannya karena fakta sejarah hitam diatas putih ada di depan mata. Begitu juga seperti fakta lainnya yang tiada terbantahkan; ”Orang Aceh dulu tidak ke Belanda untuk berperang, tetapi Belanda-lah yang datang untuk mengobarkan perang, bahkan hingga saat ini maklumat perang tersebut tidak pernah dicabutnya”.

Panglima Pase Kibarkan Bendera GAM di Mekkah

PIKIRANKITA.COM - Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah Pase Tengku Zulkarnaini Bin Hamzah atau Tengku Ni mengibarkan bendera Aceh (bintang bulan) di Jabal Rahmah, Mekkah, Arab Saudi. Hal itu terlihat dari tujuh foto yang di-upload akun Facebook Muqaddis Agam sejak belasan jam lalu.

Amatan portalsatu.com, Rabu, 23 Maret 2016, pagi, foto profil yang ditampilkan pada akun Facebook Muqaddis Agam merupakan gambar Tengku Fakhrurrazi, adik kandung Tengku Ni.

Dari tujuh foto pengibaran bendera Aceh yang di-upload itu, salah satunya tampak Wali Kota Lhokseumawe Suaidi Yahya turut mendampingi Tengku Ni di Jabal Rahmah.

Jabal Rahmah merupakan sebuah tugu peringatan yang didirikan untuk mengenang tempat bertemunya nenek moyang manusia, Nabi Adam dan Siti Hawa di muka bumi. Jabal Rahmah salah satu tempat utama di Arafah yang selalu dijadikan kunjungan jemaah haji.

Berikut keterangan yang ditulis akun Facebook Muqaddis Agam terkait pengibaran bendera Aceh tersebut:  

Hasil wawancara dengan salah satu sumber di Saudi Arabia menanyakan tentang butir-butir MoU Helsinki, intinya mereka sangat bangga dengan qanun bendera, lambang dan wali nanggroe yang telah disahkan parlemen.

Untuk itu Tgk. Ni menjawab dalam diskusi tersebut : Bendera Aceh sudah patut sekali dikibarkan bukan hanya di Aceh di luar negeri juga, dan di mana saja ada bendera Indonesia di situ juga harus ada bendera Aceh karena Indonesia sudah damai dengan Aceh, sejak tgl 15 Agustus 2005.

Ini hanya untuk mengambil hikmah saya paparkan di Tanah Suci sebagai tanda damai, sebagaimana tanah haram Mekkah yang penuh kasih sayang di bawah Pimpinan Saiyiduna Rasululah SAW. Dengan demikian tak ada perkara di antara kita sesama muslem sedunia.

Dan untuk itu Tgk. Ni merasa terpanggil membentangkan bendera BB (bintang bulan, red) di Jabal Rahmah Tanah Suci dengan harapan semoga Allah dapat memberi kepercayaan antara Indonesia dan Aceh dalam menjaga perdamaian bersama agar lebih utuh dimasa depan. Amin. Ttd. Tgk Zulkarnaini bin Hamzah, Ketua Mualimin Aceh, Panglima Wilayah Pase.(portalsatu)

Zakaria Saman Mundur Dari Partai Aceh

PIKIRANKITA.COM - Zakaria Saman yang akrab disapa Apa Karya menyatakan mundur sementara dari Tuha Peut Partai Aceh. Dia mengaku ingin fokus kampanye calon gubernur Aceh dalan Pilkada 2017 mendatang.

“Lon mundur sementara dari Tuha Peut Partai Aceh, lon neuk fokus kampanye calon gubernur. Saya mundur sementara dari Tuha Peut Partai Aceh, mau fokus kampanye calon gubernur Aceh,” kata Apa Karya saat dihubungi mediaaceh.co, Rabu 23 Maret 2016.

Apa Karya mengaku, sudah menyerahkan surat mundur dari Tuha Peut ke DPP Partai Aceh. 

“Sesuai peraturan KPU dan Qanun Aceh nomor 5 calon independen harus mundur dari partai, maka saya mengudurkan diri,” kata Apa Karya.

Saat ditanyakan apabila tidak lewat sebagai gubernur Aceh dalam Pilkada 2017, apakah akan kembali ke Partai Aceh, Apa Karya belum bisa menjawab saat ini. “Nyan strategi laen, nyan ta kalen dile entek.,” katanya.

Zakaria Saman adalah salah satu calon gubernur yang menyatakan maju melalui jalur independen dalam Pilkada Aceh serentak 2017 mendatang, dia mengaku sudah menyiapkan semua admistrasi untuk diserahkan ke Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh.(mediaaceh)

Tarmizi Karim Ambil Formulir Partai Demokrat

PIKIRANKITA.COM - H. Tarmizi A. Karim menjadi bakal calon (balon) Gubernur Aceh pertama yang mengambil formulir pada panitia penerimaan pendaftaran di kantor DPD Partai Demokrat, Lueng Bata, Banda Aceh, Selasa, 22 Maret 2016

Pengambilan formulir tersebut dilakukan tim Relawan Tarmizi Karim, Sayuti M. Nur didampingi Zahari, dan Sardiman, relawan Tarmizi Karim dari Aceh Selatan.

Sayuti M. Nur menyampaikan kehadiran mereka untuk mengambil formulir balon Gubernur Aceh periode 2017-2022, dan akan dikembalikan ke kantor DPD PD Aceh beberapa hari ke depan.

"Kita berharap Partai Demokrat akan mengusung Pak tarmizi Karim sebagai calon Gubernur Aceh, dan semua prosesi yang diberikan PD akan diselesaikan," kata Sayuti yang juga Humas Relawan Pemenangan Tarmizi Karim ditemui portalsatu.com di kantor DPD PD Aceh.

Partai Demokrat membuka kesempatan mulai 22 Maret 2016 kepada balon kepala daerah mengambil formulir untuk mendapat dukungan partai ini. Sedangkan pengembalian formulir mulai 24 Maret-4 April 2016, tidak termasuk tanggal merah.(portalsatu)

Gerakan Muda Lhokseumawe Dukung Sofyan

Lhokseumawe | Pikirankita.com – Gerakan Muda Kota Lhokseumawe akan bekerja maksimal, untuk memenangkan Sofyan sebagai Walikota Lhokseumawe periode 2017-2022, pada Pilkada serentak tahun 2017 mendatang.

Ketua Umum Gerakan Muda Kota Lhokseumawe Zamzami mengatakan, timnya akan bekerja semaksimal untuk memenangkan Sofyan, dengan strategi-strategi tim yang telah disusun oleh tim.

“Kami sudah menyusun berbagai strategi untuk memenangkan Tgk. Sofyan dan apa yang kami kerjakan ini serius. Tim ini sudah bekerja di 68 Desa di Kota Lhokseumawe, seluruhnya adalah anak muda,” ujar Zamzami.

Zamzami menambahkan, Sofyan merupakan sosok muda yang progresif dan memihak kepada masyarakat kecil, buktinya saat masih menjadi mahasiswa, dirinya sudah melakukan berbagai aksi unjuk rasa untuk membela rakyat kecil.

“Ini yang membuat kami mendukung beliau, karena sangat merakayat dan beda dengan politisi-politisi lain, membutuhkan rakyat hanya disaat menjelang pemilu saja, kemudian lupa kepada rakyat,” kata Zamzami. A-005 

Sofyan: Tadi Irwandi dan Mualem Menghadap Abu Hasballah

Aceh Utara | Pikirankita.com – Politisi muda Aceh dan juga sebagai kandidat calon Walikota Lhokseumawe Sofyan mengatakan, usai acara maulid Nabi di Dayah Darut Thalibin, Gampong keutapang, Kecamatan Nisam, Aceh Utara. Irwandi Yusuf dan Muzakir Mannaf atau sering disapa Mualem menghadap Abu Hasbalah.

“Tadi usai makan siang, Irwandi Yusuf dan Mualem menghadap Abu Hasballah di kediamannya. Hanya bertiga saja dan tidak ada orang lain, persoalan apa yang dibahas belum kita ketahui,” ujar Sofyan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dilapangan, ada isu yang berkembang  bahwa keduanya dipanggil untuk disandingkan sebagai kandidat calon Gubernur Aceh dan islah politik bagi kedua tokoh tersebut.

Terkait dengan hal tersebut, Irwandi Yusuf membantah isu tersebut, bahkan dirinya belum menentukan siapa calon yang akan mendampinginya, pada pilkada serentak tahun 2017 mendatang.

“Nanti kalau sudah waktunya baru kita sampaikan siapa  calon wakil gubernur yang akan mendampingi saya,” tutur Irwandi. (A-005)

Sofyan: Tadi Irwandi dan Mualem Menghadap Abu Hasballah

Aceh Utara | Pikirankita.com – Politisi muda Aceh dan juga sebagai kandidat calon Walikota Lhokseumawe Sofyan mengatakan, usai acara maulid Nabi di Dayah Darut Thalibin, Gampong keutapang, Kecamatan Nisam, Aceh Utara. Irwandi Yusuf dan Muzakir Mannaf atau sering disapa Mualem menghadap Abu Hasbalah.

“Tadi usai makan siang, Irwandi Yusuf dan Mualem menghadap Abu Hasballah di kediamannya. Hanya bertiga saja dan tidak ada orang lain, persoalan apa yang dibahas belum kita ketahui,” ujar Sofyan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dilapangan, ada isu yang berkembang  bahwa keduanya dipanggil untuk disandingkan sebagai kandidat calon Gubernur Aceh dan islah politik bagi kedua tokoh tersebut.

Terkait dengan hal tersebut, Irwandi Yusuf membantah isu tersebut, bahkan dirinya belum menentukan siapa calon yang akan mendampinginya, pada pilkada serentak tahun 2017 mendatang.

“Nanti kalau sudah waktunya baru kita sampaikan siapa  calon wakil gubernur yang akan mendampingi saya,” tutur Irwandi. (A-005)

Tiga Kandidat Calon Walikota Lhokseumawe Menguat

Lhokseumawe | Pikirankita.com – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Lhokseumawe akan berlansung pada tahun 2017 mendatang, namun sejumlah nama kandidat calon walikota setempat menjadi perbincangan hangat dikalangan masyarakat.

Sejumlah nama yang menjadi perbincangan masyarakat yaitu, Suadi Yahya masih menjabat sebagai Walikota Lhokseumawe, Sofyan mantan Sekretaris Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Malikussaleh (Unimal) dan Mukhlis Azhar atau Pak Ulis pengusaha ayam penyet. 

Berdasarkan hasil survei di kalangan masyarakat, Suadi Yahya merupakan kandidat yang kuat untuk sementara waktu ini, namanya banyak diperbincangan di Kecamatan Blang Mangat dan Kecamatan Muara Dua, terutama di Kemukiman Kandang.

Meskipun demikian, Partai Aceh belum memutuskan apakah Suadi Yahya akan akan diusung kembali oleh partai berkuasa tersebut, kedalam bursa pencalonan Walikota Lhokseumawe.

Selanjutnya kandidat yang tak kalah ramai diperbincangkan adalah Sofyan, hampir di empat kecamatan yaitu, Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Kecamatan Blang Mangat ramai yang memperbincangkan dirinya.

Beredar informasi, Sofyan juga di dukung oleh sejumlah mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), serta membentuk tim pemenangan ke setiap desa. Mereka menganggap, mantan Sekretaris BEM Unimal tersebut merupakan calon walikota alternatif.

Kalau kepemimpinan Suadi Yahya tidak terlihat perubahan secara signifikan, meskipun dirinya sudah bekerja dengan maksimal. Selain meningkat intensitas banjir, masyarakat miskin juga semakin bertambah di Kota Lhokseumawe.

Akibatnya kalangan mantan kombatan GAM lebih mendukung Sofyan daripada Suadi Yahya, karena mereka memiliki harapan agar Kota Lhokseumawe ini bisa berubah ke arah yang lebih baik.

Selain itu, mereka menilai Sofyan memiliki jiwa pemimpin meskipun usianya masih sangat muda dan memiliki pemikiran yang progresif, sehingga dinilai mampu melakukan suatu perubahan yang baik.

Begitu juga dengan Mukhlis Azhar yang ramai menjadi perbincangan di kalangan mahasiswa.

Dari ketiga kandidat Calon Walikota Lhokseumawe tersebut, hanya Sofyan yang baru mendeklarasikan diri pada bulan Januari lalu.(A-005)

Pemuda Aceh di Malaysia Dukung Pemekaran

Malaysia | Pikirankita.com - Rusman M Yacob, kontributor aceHTrend dari Kuala Lumpur, yang juga praktisi pendidikan asal Aceh yang kini mengajar di Kuala Lumpur asal Abdya melaporkan bahwa sejumlah pemuda dan mahasiswa asal Abdya yang kini sedang berkerja dan kuliah di Abdya setuju dengan pemekaran Aceh.

Suyadi Jamal, pemuda yang kini berkerja di Kuala Lumpur, dan Nurul Hidayah menyatakan mewakili rekan-rekannya di Kuala Lumpur, Malaysia menyampaikan 4 butir pandangan terkait pentingnya pemekaran Aceh, yang saat ini sedang mengerucut pada pembentukan Provinsi Alabas.

1. Kami mengharapkan pemekaran terjadi secepatnya agar kami bisa menikmati sendiri hasil SDA yang ada di daerah kami, InsyaAllah banyak pemuda-pemuda Barat Selatan yang mampu untuk mengelola SDA sendiri, tidak diragukan lagi sudah banyak para pemuda yang dipekerjakan sebagai tenaga ahli di berbagai bidang di daerah lain bahkan dinegara lain.

2. Kami tidak ingin melihat ketidakadilan dan kesenjangan sosial, pembangunan wilayah kami.

3. Kami sudah bosan harus berada di bawah payung pemerintah sekarang,

4. Kami sudah bosan harus menjadi buruh di negeri ini,

Sudah begitu banyak pemuda dan masyarakat yang mempertaruhkan nyawanya hanya untuk mencari nafkah bagi keluarga dan orang tua.

Pernyataan itu disampaikan kepada media aceHTrend untuk dimuat sebagai wujud dukungan mereka kepada rekan-rekan pemuda dan mahasiswa yang hari ini, Minggu (7/2) berkumpul di Meulaboh guna menyampaikan Manipesto Politik Pembentukan Provinsi Alabas.

Sumber: Acehtrend

Komite Peralihan Aceh Meulaboh Kecewa Pada Abdullah Saleh

Meulaboh | Pikirankita.com - Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Aceh Barat, Teungku Jauhari, mengaku sangat kecewa dengan sikap Abdullah Saleh yang hadir dalam acara manifesto politik ALA ABAS di lapangan Teungku Umar, Minggu 7 Februari 2016.

“Kita sangat kecewa dengan sikap Abdullah Saleh,” kata Teungku Jauhari yang menelepon mediaaceh.co, Senin 8 Februari 2016.

“Dia yang memulai dan dia yang mengakhiri,” ujarnya lagi.

Menurutnya, MoU Helsinki dan UUPA secara jelas telah mencantumkan luas wilayah Aceh.

“Selama ini kita mati matian memperjuangkan agar UUPA dan MoU ditegakan, tapi akhirnya justru Abdullah Saleh yang kemudian menghancurkannya,” ujarnya.

Sumber: Mediaaceh.com

Rakan Mualem: 11 Parpol Dukung Muzakir Mannaf

Banda Aceh | Pikirankita.com - Sebelas partai politik yang tergabung Koalisi Aceh Bermartabat di Aceh telah menyatakan komitmen untuk mendukung Muzakir Manaf atau Mualem sebagai calon Gubernur Aceh pada Pilkada 2017.

Ketua Rakan Mualem Pusat, Muzakir di Banda Aceh, Sabtu menyatakan, Muzakir Manaf yang kini menjabat Wagub Aceh itu telah merangkul partai politik nasional dan lokal untuk sama-sama membangun Aceh yang lebih baik.

Rakan Mualem Pusat, kelompok pendukung Mualem itu mengapresiasi langkah yang dilakukan Ketua Pimpinan Aceh Partai Aceh (Partai Lokal terbesar di Aceh).

"Mualem ingin sama-sama membangun Aceh ini yang lebih bagus, semua partai politik harus menyampaikan ide-ide yang bagus untuk Aceh," katanya.

Maka pada Pilkada mendatang mengajak semua partai politik di Aceh untuk bergabung dalam satu wadah, sehingga Aceh ini bisa kompak, kata Muzakir.

"Kami Rakan Mualem mengapresiasi komitmen partai politik nasional dan lokal untuk mendukung Mualem, dan ini langkah yang terbaik untuk masyarakat Aceh. Membangun Aceh ini harus dengan sama-sama, tidak bisa membangun dengan sendiri," ujar Muzakir.

Muzakir meminta semua pihak, tidak berfikir negatif terhadap langkah yang dilakukan Mualem.

Tujuan Mualem adalah untuk menyatukan Aceh dan membangun komunikasi yang baik dengan Pemerintah Pusat, sehingga pembangunan dan perekonomian Aceh dapat berlangsung sesuai dengan cita-cita masyarakat Aceh.

"Para pakar jangan terlalu jauh menyampaikan analisa, mari kita tanam niat baik dan positif, langkah Mualem dan partai politik di Aceh satu kemajuan untuk sama-sama berpikir Aceh," kata Muzakir.

Sumber: Antara

Partai Aceh Akan Bahas Nasib Abdullah Saleh

Banda Aceh | Pikirankita.com - Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA-PA) akan menggelar rapat terkait dukungan Abdullah Saleh terhadap pemekaran Aceh Lauser Antara Barat Selatan (ALABAS), Besok, Selasa (9/2).

Wakil ketua DPA PA, Mariati mengatakan rapat tersebut digelar secara tertutup di kantor DPA Partai Aceh, membahas komitmen dan saksi terhadap Abdullah Saleh.

"Untuk saksi apa yang diberikan terhadap Abdullah Saleh akan  diputuskan dalam rapat besok,"katanya saat dihubungi AJNN, Senin (8/2)

Dikatakan Mariati,  kehadiran Abdullah Saleh dalam acara Duek Pakat Raya yang berlangsung di Meulaboh, Minggu kemarin dinilai menyalahi AD/ART Partai Aceh.

"Lebih jelasnya akan kita bahas dalam rapat DPA PA yang dihadiri petinggi Partai Aceh, besok,"katanya.

Untuk diketahui, Abdullah Saleh saat menghadiri acara Duek Pakat Raya menyatakan siap dipecat dari partainya dan DPRA demi memberi dukungan atas pemekaran ALABAS

Baca : Dukung Pemekaran ALABAS, Politisi Partai Aceh Siap Dipecat

"Saya siap dipecat jika nantinya saya dianggap salah karena telah memberikan dukungan terhadap pemekaran provinsi ini," ujar  Abdullah Saleh

Bahkan, Abdullah saleh mengaku siap kembali ke barat selatan Aceh untuk membangun daerah tersebut. 

"Apabila sudah menjadi provinsi, saya siap kembali ke daerah barat selatan," imbuhnya.

Sumber: AJNN 

Mantan Sekretaris BEM Unimal Siap Maju Walikota Lhokseumawe

Lhokseumawe | Pikirankita.com - Mantan Sekretaris Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Malikussaleh, Sofyan siap untuk mencalonkan diri sebagai kandidat calon Walikota Lhokseumawe periode 2017-2022 mendatang.

Saat dihubungi melalui telpon seluler, Sofyan menuturkan, tim pemenanganya akan melakukan deklrasi pada hari Selasa, 26 Januari 2016 mendatang dan akan dihadiri oleh sejumlah tokoh-tokoh masyarakat.

“Insyaallah hari selasa ini kita akan mendeklarasikan diri untuk calon Walikota Lhokseumawe, mohon dukungan dan doa nya dari seluruh masyarakat. Kita akan sama bekerja untuk kota tercinta ini,” ujar Sofyan.

Sofyan menambahkan, proses pencalonan dirinya sudah lama dilakukan, namun baru sekarang disampaikan kepada publik. Begitunya dengan tim pemenangannya juga sudah cukup lama bekerja, serta tersebar di setiap Desa di Kota Lhokseumawe.

Saat ditanyai siapa yang akan mendampinginya, Soyan menyerahkan semuanya kepada tim untuk memilih siapa yang layak untuk mendampinginya.

“Biarkan saja tim yang menelaah siapa yang cocok untuk menjadi wakil dan saya percaya sepenuhnya kepada tim,” tutur Sofyan.

Salah seorang alumni Universitas Malikussaleh Desy mengatakan, dirinya sangat bangga terhadap Sofyan, karena ilmu yang dimilikinya saat menjabat sebagai Sekjen BEM Unimal bisa aplikasikan dengan baik.

“Saya cukup bangga terhadap Sofyan, dulu saat masih menjabat Sekjen BEM Unimal dia sangat kritis dan pintar. Saya benar-benar tidak menyangka dia maju sebagai calon Walikota Lhoksemawe, semogga Allah mengabulkan niatnya dan terpilih menjadi Walikota Lhokseumawe,” ujarnya. 

Ia menambahkan, ini menjadi sejarah baru bagi Unimal, karena sebelumnya belum ada calon Walikota Lhokseumawe yang basicnya sebagai aktivis BEM, dirinya berharap jajaran BEM Unimal yang sekarang harus memberikan dukungan kepada Sofyan. (A00-1)

Mengapa Aceh Tidak Jadi Merdeka?

Pikirankita.com - Sejak sembilan tahun silam, setelah RI dan GAM teken MoU Helsinki, Finlandia (15/08/05), Aceh tak boleh lagi bicara merdeka atau referendum. Bukti keseriusan GAM tak lagi meminta merdeka, di antaranya mereka sudah menerima konstitusi NKRI, memotong senjata, membentuk Partai Lokal sebagai senjata perjuangan politik, dan terakhir menjadi pejabat Indonesia di Aceh: ada yang jadi Gubernur, Bupati dan Walikota. Itulah pengorbanan terbesar gerakan yang sejak 4 Desember 1976 berperang melawan Indonesia demi menuntut kejelasan status Aceh sebagai sebuah negara merdeka.

Petinggi GAM dan kombatan di lapangan, baik yang sudah bersumpah mengikuti jalan Wali Neugara Hasan Tiro atau pun yang sekadar simpati di jalur perjuangan, melanggar semua sumpah 'tak mau mengakui Indonesia' dengan memilih jalan damai: jalan yang mengakhiri penderitaan panjang rakyat Aceh. Nyatanya, setelah Aceh damai, rakyat Aceh belum juga sepenuhnya menikmati arti 'merdeka dalam NKRI'. Hidup rakyat Aceh masih melarat, meuteng-paneng dan meutap-uyap (saya tak menemukan dua kosa kata yang cocok dalam bahasa Indonesia untuk istilah bahasa Aceh ini). Sementara yang memiliki saham sebagai 'pejuang Aceh' menikmati kemewahan, akses politik dan ekonomi yang mudah, sekali pun banyak juga di antara mereka tak dapat merasakan buah dari perjuangan itu.

Lalu, apakah orang Aceh sudah cukup dengan hidup terbuai dalam perdamaian dan sama sekali tak memikirkan lagi untuk merdeka? Saya terus terang ragu untuk menjawab pertanyaan ini. "Hati orang Aceh siapa yang bisa menduga, kan?" Ini jawaban yang paling 'netral' yang bisa kita jawab untuk pertanyaan tersebut. Kalau ingin menguji apakah orang Aceh ingin merdeka atau tidak, memang tidak ada cara lain kecuali menggunakan mekanisme 'referendum' seperti tuntutan elemen sipil Aceh pada 1999 silam. Sebagai informasi, ketika Sidang Raya Rakyat Aceh untuk Keadilan (Sira Rakan) 8 November 2000, panitia menggelar jejak pendapat tak resmi, dan hasilnya sekitar 95 persen responden menjawab memilih merdeka (pisah dari NKRI).

Belakangan ini, isu referendum Aceh kembali menggelinding, sekali pun semangatnya jauh berbeda dengan perjuangan referendum yang digerakkan mahasiswa dan pemuda pada 1999 silam. Kalau dulu, solusi referendum ditawarkan karena baik RI dan GAM memiliki klaim politik yang berbeda terhadap Aceh, pun tiap hari rakyat Aceh hidup dalam suasana mencekam, menjadi korban penembakan, korban peluru nyasar, penculikan dan meninggal dalam (maupun) setelah kontak senjata TNI/Polri versus GAM. Sementara kini, tawaran referendum diajukan murni karena pemahaman politik yang sempit, dan tanpa memikirkan apakah tawaran itu tepat atau tidak (setelah Aceh damai), serta hanya sekadar gertak sambal: semata-mata karena Prabowo Subianto, orang yang kita yakini punya andil terhadap kematian ribuan rakyat Aceh semasa pemberlakuan status Daerah Operasi Militer (DOM) dan sesudahnya. Bagi saya, tuntutan referendum yang kini disuarakan para pendukung Capres Prabowo Subianto di Aceh sebagai sebuah dagelan yang sangat-sangat tidak lucu. Tuntutan referendum karena Prabowo kalah Pilpres ini akan diingat sebagai sebuah aksi konyol yang akan jadi bahan tertawaan di tiap-tiap meja warung kupi di Aceh.

Kenapa saya berani mengatakan demikian? Dulu, tawaran referendum Aceh bukan diputuskan dalam sebuah obrolan santai di warung kopi, melainkan melalui sebuah forum yang melibatkan banyak elemen gerakan di Aceh: Kongres Mahasiswa dan Pemuda Aceh Serantau (KOMPAS). KMPAN dan KARMA sebagai motor penggerak berhasil mengumpulkan 106 lembaga di Aceh, luar Aceh dan luar negeri. Setelah bersidang selama empat hari di Balai Teungku Chik di Tiro, mereka pun berhasil merumuskan sebuah solusi final penyelesaian konflik Aceh, dengan memberikan kehormatan kepada rakyat Aceh menentukan nasib sendiri: tetap bergabung dengan Indonesia atau pisah (merdeka). Sementara tawaran referendum kemarin, pengaruhnya tak begitu signifikan. Ini bisa kita lihat dari aksi yang mereka gelar di Simpang Lima, hanya diikuti belasan orang saja. Bandingkan dengan Sidang Umum Masyarakat Pejuang Referendum (SUMPR) Aceh pada 8 November 1999, jutaan orang tumpah-ruah ke Banda Aceh. Dua gerakan yang sangat kontras sekali, saya kira: SUMPR sebagai aksi rakyat, sementara gerakan referendum karena Prabowo kalah hanya akumulasi kekecewaan orang kurang kerjaan!

Pun begitu, apa pun dalihnya, setiap upaya membangkitkan ruh gerakan pemisahan diri Aceh dari Indonesia harus dipandang sebagai persoalan serius. Ini penting untuk membuktikan bahwa ide 'merdeka' di hati orang Aceh belum sepenuhnya padam. Pasalnya, sejak RI dan GAM bersepakat damai di Helsinki sembilan tahun silam, perlahan-lahan tapi pasti, orang Aceh diajak untuk mengikis habis ide 'merdeka' yang sebelumnya sudah tertanam kuat di hati mereka. Anehnya, pihak yang mencoba mengikis habis itu juga orang-orang yang sama, yang sebelumnya mengajarkan orang Aceh untuk berpikir merdeka. Orang-orang seperti ini, saya pikir, akan memiliki tempat tersendiri di hati orang Aceh pada masa-masa mendatang.

Masalah seperti ini penting terus disuarakan dan ditulis. Di banyak tulisan-tulisan saya sebelumnya, saya sering kali membuat kesimpulan bahwa MoU Helsinki merupakan sebuah kecelakaan sejarah. Kenapa saya berani berkesimpulan demikian? Karena MoU Helsinki sudah menutup rapat-rapat pintu dan peluang Aceh untuk merdeka. Ini memang tak sepenuhnya salah para pimpinan kita di Swedia menerima otonomi dalam kemasan pemerintahan sendiri. Sebab, faktor gempa-tsunami serta fokus internasional terhadap kemanusiaan juga begitu menentukan. Hampir mustahil memaksakan ide Aceh Merdeka di tengah bencana dahsyat tersebut, yang tak hanya meluluh-lantakkan Aceh, melainkan merampas banyak nyawa di Aceh. Peristiwa tersebut kemudian bertemu dengan perasaan 'kelelahan berjuang' yang ditunjukkan beberapa pimpinan kita. Nasib Aceh benar-benar tidak menguntungkan.

Menghadapi dilema tersebut, tak ada yang bisa dilakukan oleh orang Aceh kecuali memelihara baik-baik ide merdeka yang sudah tertanam kokoh di sanubari orang Aceh. Ide tersebut tak boleh hilang dan dihilangkan dari pikiran dan hati orang Aceh, oleh siapa pun. Kita perlu merawatnya baik-baik. Sebab, jika ini tak dilakukan, saya justru khawatir, suatu saat di Aceh akan terjadi perasaan apatis dalam diri orang Aceh seperti peristiwa yang pernah terjadi di Baghdad semasa Khalifah Harun Al Rasyid [sejarawan perlu memeriksa kembali cerita ini, karena saya bukan sejarawan]. Ketika itu, Khalifah ingin menguji kesetiaan rakyatnya terhadap Khalifah dan kerajaan. Dia pun mengeluarkan amaran kepada rakyatnya agar menyumbang sekaleng susu untuk khalifah. Rakyat diminta memasukkan susu itu di dalam bejana besar yang diletakkan di pusat kota. Semua rakyat berbondong-bondong ke pusat kota. Mulailah mereka menuangkan 'susu' bawaannya itu ke dalam bejana besar. Sebagian besar mereka berpikir, 'tak ada salahnya kalau cuma menuangkan sekaleng air putih, toh tidak akan ketahuan dan berpengaruh terhadap jumlah susu yang bakal terkumpul banyak itu.' 

Sore harinya, ketika petugas kerajaan mulai mengangkut bejana besar berisi susu itu untuk dilihat oleh Khalifah, mereka sama sekali tak menemukan susu di dalam bejana itu. Di dalam bejana hanya terisi dengan air putih. Rupanya, semua rakyat waktu itu berpikir bahwa 'satu kaleng air putih tak akan berpengaruh terhadap jumlah susu yang bakal terkumpul banyak itu' dan masing-masing mereka ternyata menuangkan air putih saja. Akhirnya, bukannya susu yang terkumpul di hadapan khalifah, melainkan air putih!

Lalu, apa hubungan kisah tersebut dengan Aceh? Sekilas memang tak ada hubungan apa-apa. Tapi kalau kita selami lebih dalam lagi, cara berpikir rakyat dalam kisah tersebut mulai menghinggapi pikiran orang Aceh sekarang ini. Orang Aceh mulai apatis dan pesimis terhadap masa depan Aceh. Mereka sering pasrah ketika ditanya apakah akan ada lagi orang yang mau berjuang untuk kemerdekaan? "Soal Aceh merdeka biarlah itu dipikirkan oleh orang-orang tua yang menduduki posisi penting di pemerintahan sekarang," rakyat akan lebih sering menjawab seperti ini. Sementara di level orang-orang tua yang dulu dikenal sebagai pejuang, seperti terekam di media, mengaku sudah melupakan mimpi merdeka, dan sebagian lagi mulai berpikir bagaimana Aceh 'merdeka' dalam NKRI. Jadi, masing-masing orang di Aceh mulai menganggap bahwa 'memerdekakan Aceh' itu nantinya akan dipikirkan oleh orang lain dan oleh generasi selanjutnya, sementara orang Aceh lain juga berpikir demikian.

Jika kondisi ini yang terjadi terhadap Aceh, kita tak tahu harus menjawab apa ketika ada yang bertanya, Kenapa Aceh Tak Jadi Merdeka? dan paling-paling akan berseru, "Jangan menangis hanya karena sesuap nasi sudah habis kita makan!"

Sumber: http://jumpueng.blogspot.com

Under Creative Commons License: Attribution 

Follow us: @almubarak on Twitter | taufik.mubarak on Facebook

Nasdem Beri Sinyal Dukung Tarmizi Karim

Banda Aceh | Pikirankkita.com - Berita tentang Tarmizi Karim yang mengatakan bahwa telah berkomunikasi dengan partai politik, salah satunya Partai Nasional Demokrat (NasDem) dibenarkan oleh Ketua DPW NasDem Aceh, Zaini Djalil. Kepada aceHTrend, Sabtu (9/1/2016) malam, Zaini mengatakan yakin Tarmizi Karim telah melakukan komunikasi baik di daerah maupun pusat. “Sama seperti calon lainnya, dan yakin Pak Tarmizi Karim juga sudah melakukannya.” katanya.

Meski begitu, Zaini Djalil mengatakan bahwa terkait calon gubernur keputusannya ada di tingkat pusat. “Sama seperti umumnya partai politik nasional lain, keputusan ada di dpp partai,” jelas Zaini tentang mekanisme partai yang kini digawaninya yaitu DPW NasDem Aceh.

Zaini mengatakan posisi DPW NasDem hanya menggumpulkan nama-nama calon. Jika nama-nama calon cukup banyak maka akan dipilih tiga calon untuk dikirim ke DPP NasDem. “Nanti DPP NasDem akan melakukan survey sebelum menetapkan calon yang diusung NasDem,” jelas Zaini.

Dari informasi yang dihimpun aceHTrend, NasDem memiliki setidaknya beberapa tahapan, seperti pendaftaran bakal calon, penjaringan, verifikasi, penyampaian nominasi dan penetapan nominasi, survey elektabilitas dan akseptabilitas, penetapan dan pengesahan bakal calon.

Menurut Zaini Djalil, syarat yang paling penting untuk calon gubernur yang akan diusung oleh Partai NasDem adalah, antara lain adanya dukungan dan berpengalaman. “Dan, yang paling diharapkan adalah kehadiran gubernur itu bisa membawa perubahan,” pungkas Zaini Djalil.(Aceh Trend)

Video Amatir Detik Detik Din Minimi Menyerah

Ini Alasan Mengapa Irwandi Yusuf Harus Kita Pilih Jadi Gubernur Aceh

PikiranKita - Nama Irwandi Yusuf kini tidak asing lagi dikalangan masyarakat Aceh, pria kelahiran Bireuen, 2 Agustus 1960 ini telah banyak berbuat untuk masyarakat Aceh. 

 

Mulai dari pembangunan fisik hingga untuk mensejahterakan masyarakat. Irwandi Yusuf merupakan mantan pentolan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), saat itu dirinya menjabat sebagai Staf Khusus Komando Pusat Tentara GAM dari tahun 1998-2001 dan sebagai senior Perwakilan GAM untuk Misi Pemantau Aceh (AMM). 

 

Saat konflik berkecamuk di Aceh, mantan Gubernur Aceh ini berada pada barisan think thank atau garda terdepan Gerakan Aceh Merdeka, Irwandi Yusuf tidak pernah lari semasa konflik di Aceh bahkan berdomisili dikawasan komplek BRIMOB. 

 

Pasca Perjanjian damai antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka, dirinya dilantik pada 8 Februari 2007 oleh Menteri Dalam Negeri, Mohammad Ma’ruf, di hadapan 67 anggota DPR Aceh. Saat menjabat sebagai Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf telah membuktikan kinerja-kinerjanya, lima tahun dirinya menjabat sebagai Gubernur Aceh angka kemiskinan menurun di Aceh, ersentase angka pengangguran di Aceh pada 2005 sebesar 9,84 persen. Angka itu turun menjadi 7,4 persen pada 2011. Begitu juga dengan kesehatan. Pada 2005 jumlah bayi yang meninggal dari 1.000 kelahiran yaitu 42 orang. Namun angka itu menyusut menjadi 26 per 1.000 kelahiran. 

 

Pada 2005 jumlah ibu melahirkan yang meninggal sebanyak 354 orang. Angka itu turun pada 2011 menjadi 190 orang. Apabila di Jakarta ada Program Kartu Sehat, maka Irwandi sebenarnya lebih dulu melakukan JKA (Jaminan Kesehatan Aceh) dan seluruh biaya pengobatan bagi masyarakat Aceh gratis. Kini program JKA yang telah digagas oleh Irwandi Yusuf, telah dirubah oleh Gubernur dan wakilnya yang sekarang. 

 

Program JKA Irwandi pun tidak penuh birokrasi yang membingungkan apabila ada diantara masyarakat yg hendak berobat, cukup bawa KTP saja. Salah Satu Program Jangka Panjang Irwandi Saat Menjadi Gubernur Apabila di Jakarta ada Program Kartu Sehat, maka Irwandi sebenarnya lebih dulu melakukan JKA (Jaminan Kesehatan Aceh) biaya berobat bagi masyarakat Aceh gratis. Irwandi Yusuf mendirikan KBA (Komisi Beasiswa Aceh) yang menggratiskan pendidikan S1,S2,S3Dalam Program S1 itu juga ada program GURDACIL (Guru Daerah Terpencil) yg bertujuan memaksimalkan potensi putra-putri daerah bersangkutan. Mereka kuliah di FKIP/Tarbiyah dan kemudian setelah lulus akan mengajar ditempat mereka berasal. semua biaya kuliah dan buku gratis. Bahkan selama pendidikan mahasiswa bersangkutan mendapat uang saku, transportasi bulanan dan akomodasi yang gratis pula. Program Irwandi lainnya ialah program ekonomi kerakyatan dgn menghimpun dana pengusaha besar dan meminjamkannya kepada UKM sebagai modal. 

 

Program bantuan sapi/kambing bagi masyarakat kecil juga dilakukan pada beliau menjabat dengan pembagian hasil ternak. Irwandi Yusuf juga memberikan insentif bagi aparat Desa, seperti Imam Desa, Ketua Karang Taruna dll. Irwandi Yusuf telah membuktikan kepada kita semua, saat dirinya menjabat sebagai Gubernur. 

 

Maka kita sebagai rakyat Aceh sudah selayaknya memilik Irwandi Yusuf pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017 nanti. Jangan sampai kita memilih pemimpin yang tidak cerdas dan pemimpin yang tidak berpendidikan tinggi. Irwandi Yusuf telah mengajarkan kita semua tentang makna menjadi seorang pemimpin. Meskipun dirinya dicaci dan bahkan dipukul didepan khalyak ramai, ia tetap sabar dan tidak melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Meskipun dicaci, Irwandi Yusuf lah orang yang membangun Aceh, sehingga Aceh bisa terkenal. Kita harus bersyukur atas kinerja Irwandi Yusuf. (Sahabat Irwandi Lhokseumawe).

Benarkah Hasan Tiro Meninggal?

Benarkah Hasan Tiro, Wali Nanggroe, dan Paduka Yang Mulia meninggal?

Begitulah pertanyaan yang muncul ketika kabar berita Hasan Tiro meninggal beredar dari mulut ke mulut.

Sungguh itu pertanyaan reflek yang secara otomatis muncul. Sepertinya, pertanyaan itu masih tersimpan dalam disk memori banyak ureung Aceh.

Soalnya berita seputar meninggalnya Hasan Tiro kerap muncul pada masa Aceh masih konflik khususnya pada era 1990-an. Dan selalu saja berita itu dibantah keras oleh pihak GAM baik melalui Panglima GAM maupun melalui Juru Bicara Pusat GAM.

Sebagai Panglima Prang GAM, Abdullah Syafii sendiri pernah membantah keras berita kematian Wali dan dengan penuh keyakinan menyatakan bahwa Sang Pemimpin Aceh itu akan segera pulang untuk memimpin transisi pemerintahan Aceh. Sekedar catatan, Abdullah Syafii sendiri pernah diisukan tewas sampai kemudian terbantahkan dengan kemunculan beliau di media. Panglima GAM itu ternyata sehat-sehat saja.

Keyakinan banyak orang bahwa Sang Deklarator GAM itu masih hidup dan masih tetap sebagai pemimpin semakin terbukti ketika banyak orang sudah dibuka akses untuk berjumpa dengannya. Ada banyak wartawan, NGO, tokoh masyarakat sudah berjumpa dengan Hasan Tiro khususnya kala nasib masa depan Aceh dibahas dalam sejumlah perundingan.

Namun begitu, di masyarakat isu bahwa Hasan Tiro sudah meninggal masih saja beredar bahkan dengan memunculkan pertanyaan “benarkah yang pulang ke Aceh itu sang wali?”

Benarkah Wali Nanggro Aceh sudah meninggal?

Karena sekarang Aceh sudah terbebas dari konflik maka pertanyaan reflek itu dengan cepat terbantah tanpa perlu lagi menunggu klarifikasi lebih jauh dari pihak GAM yang kini secara organisasi bernaung dalam wadah KPA.

Media massa pun dengan sangat gamplang meliput secara langsung keberadaan beliau sejak awal kepulangannya, sampai beliau sakit dan dirawat dirumah sakit bahkan sampai dengan detik-detik kepulangannya, termasuk hingga ke tempat peristirahatan terakhirnya di samping pusara Pahlawan Chik Di Tiro.

Jadi Hasan Tiro memang sudah meninggalkan kita semua pada hari Kamis, 3 Juni 2010, setelah sebelumnya dirawat karena sakit.

Namun begitu, spirit keacehan Hasan Tiro akan terus hidup bersama gerak sejarah ureung aceh. Sebagai bangsa yang merdeka (Aceh tidak pernah takluk oleh penjajah) maka ureung Aceh adalah diri seorang yang merdeka dari segala macam bentuk kooptasi. Hanya dengan menjadi diri yang merdekalah ureung Aceh akan bisa menjalankan politik keacehannya yang berorientasi agama, rakyat, nanggroe, dan amanah indatu.

Terakhir, sebuah pembelajaran dapat kita petik bahwa hidup dalam konflik memang sama sekali tidak sehat. Bayangkan, kematian saja dijadikan sebagai sebuah strategi baik untuk menghancurkan moralitas lawan atau sekedar untuk mengecohkan lawan. Padahal apa yang disebut strategi itu adalah tipu daya yang dilarang oleh agama dan akal sehat serta akal budi juga. Hidup dalam konflik juga membuat semua pihak tidak mendapat informasi yang sehat sehingga rasa curiga bertumbuhan dengan sangat cepat bahkan terhadap kalangan sendiri.

Semoga damai Aceh terus terjaga, selamanya. Amin

Tulisan ini dikutip disitus Kompasiana, untuk melihat yang aslinya silahkan klik

Hasan Tiro dan Gerakan Aceh Merdeka

HASAN Tiro muda pada suatu hari pernah mengeluh sambil menangis kepada ibunya. Ia mengaku setiap hari selalu terlambat sampai di sekolah karena orang-orang yang ditemuinya di jalan selalu mencium tangannya. "Bila saya lewat, orang-orang yang duduk akan berdiri dan yang naik sepeda akan turun dari sepedanya untuk mencium tangan saya," katanya sambil menangis pada ibunya. Sang Ibu, seorang perempuan Aceh yang sabar, menjawab bahwa apa yang dilakukan orang-orang itu bukan untuk mengganggunya. "Itu karena mereka menghormati kita," kata sang Ibu.

Hasan Muhammad di Tiro, adalah legenda. Kisah masa kecil itu ditulis Presiden National Liberation Front of Acheh Sumatra (NLFAS), sebuah organisasi yang yang biasa disebut Gerakan Aceh Merdeka (GAM), dalam catatan hariannya, The Prince of Freedom: The Unfinished Diary of Teungku Hasan di Tiro.

Ada kesan romantis dalam kisah itu. Hasan Tiro, tokoh besar di balik Gerakan Aceh Merdeka, adalah pria yang menikmati romantika perjuangan dan menikmati penghargaan orang pada dirinya.

Setelah mendeklarasikan Aceh merdeka pada 4 Desember 1976, Hasan Tiro membuktikan perannya dalam upaya memerdekakan bangsa Aceh. Ia keluar-masuk hutan bersama pasukannya pada 1976-1979 untuk melawan pemerintah Indonesia. Pada 1979, karena serangan tentara Indonesia yang tak tertahan, ia mengungsi ke berbagai negara, sebelum akhirnya menetap di Stockholm, Swedia. 

Setelah isu Aceh merdeka kembali menjadi sorotan menyusul jatuhnya Soeharto, organisasinya muncul ke pentas internasional. Kesepakatan Jenewa tentang "Jeda Kemanusiaan" antara Indonesia dan GAM 12 Mei 2000 lalu, bagi sebagian kalangan, dinilai telah mengangkat posisi GAM di mata internasional.

Hasan Tiro punya modal untuk menghargai dirinya. Selain karena perjuangannya itu, juga karena ia adalah keturunan ketiga Teungku Syeh Muhammad Saman di Tiro. Hasan dilahirkan di Pidie, Aceh. Ia adalah anak kedua pasangan Teungku Pocut Fatimah dan Teungku Muhammad Hasan. 

Teungku Pocut adalah cucu perempuan Teungku Muhammad Saman di Tiro. Karena posisinya sebagai keturunan Teungku Saman di Tiro itulah ia memegang kendali Gerakan Aceh Merdeka. "Darah biru" itu kemudian diperkaya dengan ilmu hukum internasional yang ditimbanya di Universitas Colombia, Amerika Serikat, sampai meraih gelar doktor.

Kepemimpinan dalam birokrasi Aceh merdeka merupakan sebuah takhta yang turun-temurun. Ceritanya berawal dari wafatnya Sultan Muhammad Daud Shah, sultan Kerajaan Iskandar Muda yang terakhir, pada 1874, karena berperang melawan Belanda. Ketika itu Belanda memang di atas angin. Setelah berpuluh tahun tak mampu menguasai Aceh, pada 25 Desember 1873 pasukan Belanda di bawah pimpinan Jenderal Van Sweiten berhasil mencaplok Aceh dan menjadikannya koloni.

Di dalam kesultanan sendiri terjadi masalah karena anak sultan yang seharusnya menggantikan Muhammad Daud Shah baru berusia 12 tahun. Suksesi macet. Di tengah gentingnya suasana perang, kekuasaan lalu diserahkan ke Teungku Muhammad Saman di Tiro sebagai wali negara sekaligus panglima perang.

Dari Teungku Saman inilah perjuangan dan kekuasaan berlanjut secara turun-temurun. Ketika Teungku Saman wafat pada 1891, posisinya digantikan oleh anak laki-lakinya, Teungku Muhammad Amin. Saat Muhammad Amin gugur, ia digantikan oleh adiknya, Teungku Bed Ubaidillah. Anak Muhammad Saman yang terakhir memimpin peperangan sebagai wali negara adalah Teungku Muhammad Ali Zainul Abidin. Ketika belakangan Ali Zainul wafat, ia diganti oleh keponakannya, Teungku Ma'at di Tiro. Yang terakhir ini juga tewas dalam peperangan pada 1911 (lihat silsilah keluarga Tiro).

Setelah itu, suksesi dalam klan Tiro mandek. Aceh bergumul dalam persoalan apakah akan menjadi bagian dari Indonesia atau berdiri sebagai negeri yang merdeka. Deklarasi untuk mendefinisikan posisi Aceh ini datang silih berganti, mulai dari diproklamasikannya Negara Islam Aceh oleh Daud Beureuh pada 1953, Republik Persatuan Indonesia pada 1960, sampai Republik Islam Aceh (RIA) pada 1961.

Baru pada 1976 Hasan Tiro, wali negara dari klan Tiro terakhir, muncul. Ia menghidupkan kembali ide Aceh yang sepenuhnya terpisah dari Indonesia. Pada tahun itu ia datang kembali ke Aceh setelah selama 25 tahun meninggalkannya. Di Aceh, sejumlah tokoh yang sebelumnya telah lama bergerilya melawan tentara Indonesia, seperti Daud Paneuk dan Teungku Haji Ilyas Leubee, menyambut kedatangan sang pemimpin.

Dalam Unfinished Diary, Tiro menggambarkan betapa hangat sambutan itu dan betapa dielu-elukannya dia sebagai pemimpin yang ditunggu-tunggu. "Ketika melintasi sungai, mereka bahkan tidak mengizinkan kaki saya basah oleh air. Mereka selalu membopong saya saat pasukan kami melintasi sungai," ujar Tiro.

Hasan Tiro memang berhasil menghidupkan kembali kepemimpinan dinasti Tiro dalam sejarah Aceh. Tapi sejarah, bagaimanapun, selalu melahirkan tafsir, pertanyaan, juga kritik. Pola suksesi ala kesultanan, misalnya, bagaimanapun menyisakan satu persoalan besar: bagaimana proses check and balance bisa diterapkan dan bagaimana aspirasi politik rakyat bisa diserap dalam sebuah sistem yang monolitik?

Lebih jauh, sebagian orang meragukan proses pengalihan kekuasaan dari Sultan Muhammad Daud Shah kepada Teungku Muhammad Saman di Tiro itu merupakan pengalihan kekuasaan yang multak. Husaini Hasan, tokoh Majelis Pemerintahan GAM (MP-GAM), sebuah sayap lain dari GAM Hasan Tiro, berpendapat yang terjadi saat itu sebetulnya adalah pengalihan kekuasaan sementara saja. Artinya, secara administratif, sebagai wali negara, klan Tiro suatu saat mesti mengembalikan kekuasaan itu ke Kesultanan Iskandar Muda.

Menurut Isa Sulaiman, sejarawan dari Universitas Syiah Kuala, yang terjadi saat itu memang bukan penyerahan kedaulatan, melainkan pemberian semacam surat keputusan yang disebut sarakata. Sarkata itu memberi hak kepada Muhammad Saman untuk memimpin pasukan dan mengumpulkan uang guna membiayai angkatan perang. Selain kepada Muhammad Saman, sarakata juga diberikan kepada Teuku Umar untuk mengurus potensi maritim dan kelautan "Jadi, tidak ada penyerahan kedaulatan," kata Isa.

Jadi, apakah pengambilalihan itu tidak sah? Di mata sosiolog Universitas Syiah Kuala, Otto Syamsuddin Ishak, persoalannya bukan sah atau tidak sah. Masalahnya adalah secara psikologis ketika itu Aceh membutuhkan pemimpin. Teungku Muhammad Saman mengambil risiko sebagai pemimpin itu dan peran Kesultanan Iskandar Muda faktanya surut, seiring dengan terbunuhnya rajanya yang terakhir.

Dengan sudut pandang itu pulalah Otto menilai pertanyaan mengapa Hasan Tiro yang menjadi wali negara terakhir dan bukan abangnya, yakni Teungku Zainul Abidin, juga sama tidak relevannya. "Kepala negara di sini jangan dipahami dalam konteks politik normal, tapi dalam konteks konflik yang berkelanjutan," kata Otto.

Dengan sudut padang ini, harapan terhadap suksesi yang demokratis dalam kepemimpinan Aceh merdeka memang masih terlalu jauh. Pengalihan kekuasaan nyatanya memang baru dilandasi oleh kebutuhan atas pemimpin sesaat dan kebutuhan itu difasilitasi oleh sistem kesultanan yang melembaga.

Demikianlah, Hasan Tiro akhirnya memimpin Gerakan Aceh Merdeka sejak 1976. Dalam artikel-artikelnya yang ditulis setelah kepergiannya dari Aceh pada 1979, ia berkali-kali menegaskan bahwa pemerintahan Indonesia adalah sebuah pemerintahan ilegal. Dalam artikel berjudul The Legal Status of Acheh Sumatra under International Law yang ditulisnya pada 1980, ia menggugat penyerahan kekuasaan dari Belanda ke Indonesia melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag pada 1949 sebagai tindakan yang sewenang-wenang. Kedaulatan, menurut Hasan Tiro, dimiliki oleh bangsa Aceh dan bukan Indonesia. Hasan menandai 1949 sebagai tahun dimulainya penjajahan Indonesia/Jawa terhadap Aceh.

Tafsir sejarah oleh Hasan Tiro ini sempat digugat. Ibrahim Alfian, misalnya, sejarawan Aceh dari UGM, berpendapat bahwa menyerahnya Aceh ke Belanda pada 1873 membuktikan bahwa Aceh telah masuk ke dalam wilayah kekuasaan Belanda. Wilayah Belanda inilah yang menjadi basis penentuan wilayah Indonesia dalam sidang KMB. "Wilayah Indonesia adalah wilayah Pax Nederlandica dan ini diakui secara internasional," kata Alfian.

Tapi Hasan Tiro berkeras. Menurut dia, seperti yang dituturkannya kepada wartawan televisi Belanda dalam sebuah wawancara pada 1996, mestinya kepada rakyat Aceh diberlakukan pemilihan umum sebelum keputusan KMB itu diketuk.

Sikap keras Hasan Tiro dalam menolak Indonesia ini sebenarnya berbeda dengan sikapnya pada era sebelumnya. Sebelum berangkat ke Amerika pada 1950, dia terlibat aktif dalam berbagai organisasi keindonesiaan. Ia, misalnya, bersama abangnya, Zainul Abidin, pernah aktif dalam Pemuda Republik Indonesia (PRI). Hasan bahkan pernah menjabat Ketua Muda PRI di Pidie pada 1945. 

Ketika Wakil Perdana Menteri II dijabat Syafruddin Prawiranegara, Hasan pernah menjadi stafnya. Atas jasa Syafruddin jugalah Hasan mendapat beasiswa Colombo Plan ke Amerika. "Malah sambil kuliah dia diperbantukan sebagai staf penerangan Kedutaan Besar Indonesia di PBB, " kata Isa Sulaiman. Artinya, pada suatu periode Hasan pernah menaruh harapan pada Indonesia.

Setelah pecah pemberontakan DI/TII, sikap Tiro mengeras. Dari Amerika, pada 9 September 1954, Hasan Tiro pernah memperingatkan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo agar menghentikan serangan bersenjata kepada aktivis DI/TII di Aceh. Hasan belakangan juga terlibat dalam Republik Persatuan Indonesia, sebuah "federasi" 10 daerah di Sulawesi, Sumatra, dan Maluku sebagai perlawan terhadap pemerintahan Sukarno yang sentralistis. 

Barulah pada Januari 1965, Hasan menggagaskan ide Negara Aceh Sumatra Merdeka. "Jadi, apa yang dilakukannya dengan memproklamasikan Negara Aceh Merdeka pada 4 Desember 1976 hanyalah kristalisasi dari ide yang sudah disosialkannya sejak 1965," kata Isa Sulaiman.

Ide Aceh Sumatra diambil Tiro dari wilayah Kesultanan Iskandar Muda. Pada masa jayanya kerajaan ini memang pernah sampai menguasai Lampung, Bengkulu, dan sebagian wilayah Malaysia. Dengan kata lain, pembebasan yang ingin dilakukan oleh GAM adalah pembebasan terhadap seluruh Sumatra.

Lalu tidakkah gagasan ini berarti penjajahan baru terhadap bangsa-bangsa lain di Sumatra? Zaini Abdullah, Menteri Kesehatan GAM, menolaknya. Menurut Zaini, jika saatnya nanti Aceh merdeka, GAM akan memberikan kebebasan kepada bangsa lain untuk menentukan sikap. GAM memandang alternatif yang terbaik adalah menjadikan kawasan lain di Sumatra sebagai federasi Aceh. 

Jikapun kawasan lain menolak, tidak apa-apa. Jadi, dengan kata lain, GAM bisa menerima wilayah Aceh seperti yang ditunjukkan dalam peta Provinsi Aceh sekarang. Wilayah Aceh Sumatra merdeka tampaknya bukan harga mati. Husaini Hasan bahkan mengatakan, ketika digagas dulu, kata Sumatra dipakai lebih sebagai identifikasi terhadap pulau tempat Aceh berada. Dengan gagasan-gagasan itulah GAM tumbuh. Bertahun-tahun tanpa pernah bisa dipatahkan sampai benar-benar tumpas. Dan Aceh telah damai.

Sumber: Atjeh Cyber